AksaraKaltim – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Hariyono, yang akrab disapa Ion, mengingatkan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif untuk operasional armada pengangkut sampah yang bersifat komersial.
Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebaiknya difokuskan untuk pelayanan dasar masyarakat, sementara untuk kebutuhan yang bersifat komersial, pemerintah dapat menjajaki opsi pendanaan dari sumber lain.
“Yang pasti, armada angkutan sampah itu difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya untuk yang sifatnya komersial, seperti bank sampah, sebaiknya biaya operasionalnya tidak dibebankan pada APBD,” kata Ion.
Ia menilai bahwa operasional untuk bank sampah atau pengangkutan sampah yang menghasilkan nilai ekonomis perlu dikelola dengan pendekatan mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta. Hal ini, menurutnya, akan memberikan ruang lebih bagi APBD untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak di bidang pelayanan publik.
Ion menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat menjajaki berbagai opsi pendanaan lain untuk armada sampah komersial, termasuk melalui skema kerjasama dengan pihak ketiga, hibah, atau kontribusi dari pengelolaan bank sampah itu sendiri.
Langkah ini, katanya, akan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah.
“Untuk yang sifatnya komersial, bisa dicari pendanaan dari sumber lain, bukan dari APBD,” jelasnya.
Namun demikian, Ion tidak menutup kemungkinan bahwa dana APBD tetap dapat digunakan jika armada pengangkut sampah komersial dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan adanya manfaat langsung bagi kas daerah jika APBD digunakan untuk tujuan tersebut.
“Penggunaan APBD juga tidak masalah jika memang berkontribusi pada pendapatan daerah. Setidaknya bisa menambah khas daerah, jadi bisa lebih bermanfaat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan armada sampah, baik untuk kebutuhan pelayanan dasar maupun komersial. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap armada yang dioperasikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal.
Pendekatan ini, kata Ion, akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah sekaligus memperbaiki pengelolaan lingkungan di PPU. (Adv)
