AksaraKaltim – Serapan anggaran menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). DPRD menekankan bahwa percepatan serapan anggaran, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dan APBD murni, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Keterlambatan dalam tahapan serapan anggaran dikhawatirkan dapat menyebabkan kekacauan pada pengelolaan APBD dan menghambat realisasi program-program prioritas.
“Kenapa kita percepat perubahan itu? Supaya serapan anggarannya juga bisa dipercepat. Kemudian, timeline untuk APBD murni tentu tahapannya harus kita lalui,” ujar Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor.
Ia menegaskan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Menurut Syahrudin, percepatan serapan anggaran memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jika tahapannya tidak dilalui secara tepat waktu, maka potensi masalah pada APBD akan semakin besar.
“Jadi, kalau ada yang tertinggal, pasti nanti APBD kita bisa berantakan,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya pengelolaan APBD perubahan yang sering kali menjadi titik kritis dalam serapan anggaran.
APBD perubahan biasanya digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan yang muncul di tengah tahun anggaran, seperti alokasi tambahan untuk sektor prioritas atau penyesuaian program. Jika proses ini terlambat, maka pelaksanaan program di lapangan juga akan terganggu. (Adv)
