AksaraKaltim – Keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena penyimpangan seksual kelompok tersebut turut memicu perhatian serius di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Bontang.
Merespons hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Ia mendesak agar pembinaan dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang batasan usia bagi siapa saja yang terindikasi.
Menurut Heri, pendekatan penanganan yang berjalan selama ini cenderung tebang pilih. Upaya pencegahan dan penyelamatan dinilai terlalu berfokus pada generasi muda yang baru menunjukkan indikasi perilaku tertentu, sementara mereka yang sudah lama terjerumus justru terabaikan.
“Lakukan pembinaan dan jangan pandang usia ketika terindikasi LGBTQ. Karena selama ini yang coba diselamatkan hanya fokus pada generasi yang berkembang dan perilakunya gemulai. Tapi yang sudah ‘terlanjur basah’ masuk kolam renang tidak pernah diurus. Semua harus diakomodasi,” tegas Heri.
Politisi ini mengusulkan agar skema pembinaan dirancang secara serius dengan melibatkan berbagai instansi ahli. Salah satu opsi solusi yang ia tawarkan adalah melalui pendekatan disiplin fisik dan mental, yang dikombinasikan dengan pemulihan psikologis secara intensif.
“Pembinaan bisa dilakukan dengan disekolahkan ke barak militer dan didampingi psikolog,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa upaya menekan fenomena ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata. Peran aktif dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, harus menjadi benteng utama dalam melakukan pencegahan dini.
“Satu sisi masyarakat juga harus memahami dampak dari LGBTQ. Dalam agama juga melarang keras hal tersebut. Kemudian peran orang tua dan keluarga juga sangat penting untuk menekan hal tersebut,” tambanya. (Adv)
