AksaraKaltim – Warga di wilayah pesisir dan kepulauan Kota Bontang berpeluang menikmati layanan listrik selama 24 jam melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah Kota Bontang bersama PT PLN (Persero) UP2K Kalimantan Timur kini memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi program tersebut, dengan target pembangunan pada 2027.
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan road map pembangunan PLTS di Pulau Beras Basah dan Pulau Gusung yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Bontang, Sony Suwito.
Sony Suwito menegaskan komitmen Wali Kota Bontang untuk memastikan pemerataan akses energi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Menurutnya, keterbatasan akses listrik tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat kepulauan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan pembangunan yang setara dengan warga di daratan.
Bahkan, Pemkot Bontang tidak ingin program elektrifikasi ini hanya menyasar dua pulau. Tiga pulau lainnya, yakni Melahing, Selangan, dan Tihi-Tihi, turut diusulkan masuk dalam pengembangan program PLTS.
Usulan tersebut akan kembali disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri ESDM RI, dengan tembusan kepada PLN.
“Kami ingin masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan juga mendapatkan akses energi yang layak. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” ujarnya dari rilis yang diterima AksaraKaltim.id.
Di Pulau Gusung, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2.167 meter persegi yang berada di kawasan pasang surut dan masih memungkinkan untuk diperluas ke area perairan.
Sekretaris Daerah meminta Lurah Guntung segera melakukan inventarisasi lahan serta memastikan persetujuan warga agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Dukungan masyarakat pun menunjukkan perkembangan positif,” sebutnya.
Lurah Guntung, Deny menyampaikan kesiapan warga Pulau Gusung untuk mendukung pembangunan PLTS. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah calon pelanggan, dari sebelumnya 79 kepala keluarga menjadi 120 kepala keluarga.
Peningkatan tersebut menjadi gambaran besarnya kebutuhan sekaligus harapan masyarakat terhadap ketersediaan listrik yang lebih baik.Tak Sekadar Terangi Rumah, Dorong Pariwisata Pulau.
Menariknya, pembangunan PLTS juga diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap pengembangan ekonomi dan pariwisata kepulauan.
Pemkot Bontang mengusulkan agar bangunan PLTS dapat dirancang multifungsi, tidak hanya sebagai fasilitas pembangkit listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kantor pengelola maupun fasilitas penunjang kawasan wisata.
“Selama ini, keterbatasan pasokan listrik menjadi salah satu kendala yang membuat pengelolaan potensi wisata di kawasan tersebut belum optimal.” terangnya.
Untuk mendukung usulan itu, Pemkot juga meminta dilakukan kajian kemungkinan penyesuaian titik pembangunan dari Pulau Beras Basah.
Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mengusulkan agar fasilitas PLTS Komunal yang dibangun pemerintah kota nantinya dapat diserahterimakan kepada PLN untuk dikelola dan dioperasikan secara profesional sehingga keberlanjutan layanan listrik dapat lebih terjamin.
PLN Siapkan Listrik 24 Jam, Kapasitas hingga 1.300 WattMenanggapi berbagai usulan tersebut, PT PLN UP2K Kalimantan Timur mengapresiasi perhatian dan koordinasi cepat yang dilakukan Pemkot Bontang.
PLN menjelaskan, sebanyak 11 titik koordinat rencana pembangunan PLTS Individual di Pulau Beras Basah telah masuk dalam road map Kementerian ESDM RI sehingga relatif sulit untuk dilakukan pergeseran.
PLN juga meminta informasi mengenai batas tertinggi pasang air laut sebagai dasar penyesuaian desain konstruksi agar fasilitas pembangkit aman dari potensi kerusakan akibat kondisi alam.
Selain itu, bertambahnya jumlah calon pelanggan dari 79 menjadi 120 kepala keluarga akan menjadi pertimbangan dalam penyesuaian kapasitas pembangkit yang direncanakan.
Kabar baiknya, PLN menyampaikan bahwa setiap rumah di Pulau Gusung direncanakan mendapatkan kapasitas daya maksimal 1.300 watt dengan layanan listrik selama 24 jam.
Artinya, masyarakat kepulauan nantinya diharapkan dapat menikmati layanan listrik sebagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah daratan.Sebelum pembangunan dimulai, PLN akan melaksanakan survei lapangan dan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dengan dukungan penuh Pemkot Bontang. Sementara mekanisme serah terima dan pengelolaan aset PLTS Komunal masih akan dibahas lebih lanjut secara internal oleh PLN.
PLN juga menjelaskan bahwa pemilihan konsep pembangunan akan mempertimbangkan jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Untuk pulau dengan jumlah penduduk kurang dari 70 bangunan dan keterbatasan lahan, konsep PLTS Individual dinilai lebih efektif dibandingkan sistem Komunal.
Melalui sinergi ini, Pemkot Bontang berharap pembangunan PLTS tidak sekadar menghadirkan sumber penerangan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan.
Bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar, hadirnya listrik selama 24 jam bukan sekadar soal penerangan.
Lebih dari itu, listrik menjadi pintu masuk menuju kehidupan yang lebih baik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Bontang.
