AksaraKaltim – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menyoroti maraknya angkutan tambang yang masih melintasi jalan umum di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap aturan demi menjaga keselamatan pengguna jalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat meninjau kesiapan Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Balikpapan, Rabu (10/12/2025) siang.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga memeriksa kesiapan lintas instansi yang hadir dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kota.
“Terkait angkutan tambang, saya mengimbau para pemilik agar tidak melanggar. Tidak perlu dikejar-kejar. Gunakan jalur yang semestinya,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran dapat dikenai teguran hingga somasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, ia berharap pelanggaran seperti ini dapat terekam otomatis melalui penegakan hukum berbasis teknologi.
“Yang jelas kalau ada pelanggaran pasti ditindak. Sukur-sukur kalau nanti bisa di-capture dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement),” kata dia.
Selain menyoroti angkutan tambang, Kakorlantas juga menekankan komitmen Polri dalam memperkuat transformasi digital dalam penegakan hukum.
Saat ini, Kalimantan Timur baru memiliki 32 kamera tilang elektronik (ETLE). “Wilayah Kaltim ini sangat luas, tapi baru ada 32 ETLE. Saya minta provinsi dan kota merevitalisasi, minimal menjadi 500 ETLE pada akhir 2026,” tegasnya.
Agus menilai bahwa tidak hanya pemasangan kamera tilang baru yang diperlukan, tetapi kamera milik Dinas Perhubungan di masing-masing daerah juga bisa diintegrasikan dengan ETLE milik kepolisian.
Ia menyebutkan, penegakan hukum melalui ETLE saat ini mencapai 95 persen, sementara tilang manual hanya 5 persen.
Dengan cakupan kamera yang lebih besar, pelanggaran dapat terpantau secara transparan dan akuntabel.
Agus juga menyinggung pentingnya optimalisasi layanan digital kepolisian, seperti aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan dan layanan SIM tanpa harus datang ke Samsat.
“Transformasi digital harus paralel dengan peningkatan kemampuan SDM. Kami sudah melaksanakan pelatihan back-office agar personel mampu bekerja di era digital,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh penegakan hukum adalah keselamatan pengguna jalan.
“Saya tidak ingin bangga melakukan penindakan. Saya ingin masyarakat tertib karena kesadaran sendiri. Ketertiban itu untuk keselamatan jiwa,” tutupnya.
(Kompas.com)
