AksaraKaltim – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menyoroti masih banyaknya kekurangan pembuatan masterplan banjir. Salah satunya, adalah tidak masuknya pembangunan polder di Kelurahan Tanjung Laut dalam masterplan.
Polder pengendali air itu dirasa sangat penting untuk menampung air yang datang dari bagian hulu Bontang. Selain itu, fungsi polder itu, menurutnya bisa juga berfungsi untuk menampung banjir rob ketika air laut tengah pasang.
“Katanya waktu itu ditanya akan dimasukkan tapi hanya tiga polder yang masuk. Polder Gunung Elai, Kanaan dan Telihan. Konsultan jangan cuma bisa bicara saat presentasi. Nanti ikut kami ke lapangan langsung,” tegasnya.
Komisi III DPRD Bontang berencana memanggil kontraktor pelaksana yang mengerjakan masterplan banjir, beserta dengan pihak Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).
“Banyak skala prioritas yang kami usulkan tidak masuk di masterplan,” kata dia.
Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air PUPRK, Edy Suprapto mengakui jika masterplan banjir mengalami banyak revisi dan harus secepatnya diperbaiki.
Menurutnya, dalam penanganan banjir untuk lima tahun ke depan PUPRK diminta secara konkret untuk menangani banjir.
“Mulai dari hulu ke arah hilir Bontang. Minimal dalam 5 tahun ke depan apa saja penanganannya yang akan dilakukan,” sebutnya.
