AksaraKaltim – Polemik soal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang enggan membeli speedboat terjawab. Ternyata pengajuan tersebut tidak pernah dilakukan secara resmi.
Di sisi lain sistem sewa dinilai lebih efisien secara anggaran, ketimbang membeli speedboat.
Diketahui, satuan pendidikan yang dinaungi Disdikbud Bontang tidak hanya berada di daratan Bontang. Tapi, ada juga yang berada di wilayah pesisir. Seperti, Selangan, Gusung dan Tihi-tihi.
Sehingga memerlukan alat transportasi berupa perahu untuk guru pengajar menuju ke lokasi tersebut.
Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan dengan sistem sewa perahu untuk guru pengajar di wilayah pesisir Bontang, secara tidak langsung Disdikbud membantu perekonomian warga.
Menurutnya, cukup banyak warga pemilik perahu kecil yang mengeluh karena tidak mendapatkan penumpang atau muatan. Dengan adanya sistem ini, mereka merasa terbantu.
“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang. Kami memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan anggaran digunakan secara bijak,” kata dia.
Dijelaskan Bambang, tidak ada penolakan dari Disdikbud Bontang terkait pengadaan speedboat. Lagi pula, pengadaan speedboat itu juga disebutnya tidak pernah diusulkan secara resmi. Tapi hanya permintaan untuk memperbaiki transportasi bagi guru-guru pengajar di wilayah pesisir.
Lebih lanjut dikatakan Bambang, jumlah guru dan murid di wilayah tersebut tidak terlalu banyak, sehingga kapal yang ada saat ini sudah cukup untuk mendukung transportasi. Serta memenuhi standar.
“Kami sudah membantu memperbaiki transportasi dengan menyewakan kapal dan ketinting dari masyarakat setempat. Tidak pernah ada pengajuan resmi,” ujarnya.
Dijelaskan Bambang, berdasarkan hasil studi kelayakan untuk pengadaan kapal dinilai kurang tepat, karena lokasi Selangan dan sekitarnya merupakan kawasan pasang surut.
Apabila melakukan pembelian kapal atau speedboat besar saat air laut surut maka wilayah tersebut tidak bisa dijangkau.
“Padahal proses belajar mengajar berlangsung setiap hari. Jika transportasi hanya bisa dilakukan saat air pasang, maka kegiatan belajar akan terganggu,” jelasnya.
Kemudian, dari sisi anggaran, bila membeli speedboat besar atau kapal bakal menelan biaya operasional sangat tinggi. Yakni, ongkos pemeliharaan, bahan bakar, oli, honor orang yang mengoperasikan kapal, galangan tempat parkir dan lainnya.
“Semua ini akan sangat membebani anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SDN 015 Selangan, Abd. Kadir Zaelani, membenarkan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan speedboat. Menurutnya, kondisi perairan yang dangkal di wilayah tersebut tidak memungkinkan kapal besar masuk.
“Selangan itu dangkal, jadi hanya kapal ketinting yang bisa masuk. Kapal besar tidak bisa parkir di sana,” ujarnya.
Zaelani juga menyampaikan, yang mereka butuhkan hanya perbaikan transportasi, bukan pengadaan speedboat.
“Kami hanya meminta perbaikan transportasi, dan itu sudah dipenuhi oleh Disdikbud dengan menyewakan kapal dari warga sekitar,” tandasnya. (Adv)
