AksaraKaltim – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal menduga terjadi minus pada pengerjaan fisik pembangunan turap pada jalan longsor di Jalan Soekarno-Hatta, Bontang Lestari. Dikarenakan kurang sehatnya keuangan pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut.
Hal ini sampaikannya pada Selasa (5/12/2023) saat Komisi III DPRD Bontang melakukan rapat kerja (Raker) bersama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan pihak kontraktor pelaksana.
“Kalau saya lihat ada masalah keuangan ini,” kata dia.
Kuatnya dugaan Faisal, dari penjelasan Pemkot Bontang dalam hal ini PUPRK. Lelang proyek tersebut dilakukan pada bulan Januari silam dan proses tanda tangan kontrak dilakukan 24 Maret.
Awalnya Faisal sempat menduga jika lelang pekerjaan tersebut dilakukan pada pertengahan tahun.
“Berarti kontraktor yag dipilih ini tidak bonafide juga. Apalagi tenggat waktu pengerjaan harus selesai 28 Desember ini,” ucap Faisal.
Dari informasi, proyek tersebut baru diprogres 74 persen dan minus pengerjaan 11 persen. Faisal sangat menyangkan hal ini, karena minimnya kesiapan oleh kontraktor pelaksana dari sisi keuangan.
Faisal pun menekankan kepada pemerintah agar tidak memberikan addendum kepada pihak ketika tersebut.
“Mending pake kontraktor lokal saja kemarin dari pada pake dari luar,” ucapnya.
Sebelumnya, Mengenai addendum atau perpanjangan kontrak, Usman mengaku masih akan berkoordinasi terlebih dahulu. Jika Pemkot Bontang melakukan addendum tapi perusahaan tidak menyelesaikan pengerjaan justru disebut bukan kebijakan yang tepat.
Usman membenarkan minusnya pekerjaan itu lantran kurang sehatnya keuangan dari pihak ketiga.
“Kalau addendum dikaji dulu. Karena kontraktor harus bisa selesaikan pengerjaannya. Kalau tidak selesai sama saja kita bunuh diri. Iya persoalan keuangan,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Proyek PT Bangun Pilar Persada, Nugroho mengaku masih optimis jika pengerjaan proyek tersebut bisa diselesaikan. Kata dia, pihaknya rutin menggelar rapat bersama pihak PUPR untuk membahas penyelesaian proyek tersebut.
“Secara teknik semua sudah dilakukan dengan benar dan kami juga melibatkan konsultan, kontraktor dan PU. Jadi pengawasan selalu melekat, prinsipnya tinggal mendatangkan material dan money (uang). Untuk panjang besi kami harus menambah. Karena kondisi di kontrak awal dan lapangan berbeda,” ucapnya. (Adv)
