AksaraKaltim – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau langsung lanjutan pembangunan Bendungan Penyediaan Air Baku Kota Bontang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah pesisir yang mencakup Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Peninjauan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjamin ketersediaan air baku yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Di lokasi, Gubernur melihat secara langsung progres pembangunan bendungan yang masih berada di sisi alur sungai, sekaligus mengevaluasi kesiapan infrastruktur pendukung agar fungsi bendung dapat berjalan optimal. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyediaan air baku, seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, serta meningkatnya aktivitas industri di Kota Bontang.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memastikan ketersediaan air baku yang aman, stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir seperti Kota Bontang,” tegas Rudy Mas’ud.
Menurut Rudy, keberadaan bendungan air baku ini diharapkan mampu memperkuat layanan air bersih oleh PDAM, mengurangi risiko kekurangan air saat musim kemarau, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti kebijakan tarif air minum di Kalimantan Timur. Saat ini, produksi air PDAM berada pada kisaran 5.200 meter kubik dengan harga jual rata-rata sekitar Rp4.000 per meter kubik. Tarif tertinggi diberlakukan bagi sektor industri, seperti perusahaan CPO, yang mencapai Rp13.000 per meter kubik. Sementara itu, tarif terendah sebesar Rp1.500 per meter kubik diberikan kepada rumah ibadah dan rumah tangga di wilayah kepulauan.
Sebagai perbandingan, tarif air PDAM di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur, tercatat berada di atas Rp9.000 per meter kubik. Kondisi ini mendorong perlunya pengelolaan yang lebih efisien dan berkeadilan.
“Ke depan, pengelolaan PDAM yang berada di bawah Perseroda harus kita benahi agar tarif air bisa lebih seragam dan terjangkau. Kita ingin dana yang digelontorkan Pemprov benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim mendorong pembelajaran mekanisme pengelolaan air bersih dari daerah lain yang dinilai berhasil, salah satunya Provinsi Sumatera Utara.
“Kita bisa belajar dari daerah yang telah berhasil mengelola air bersih dengan baik, termasuk Sumatera Utara,” tambahnya.
Di tempat yang sama Direktur Utama PDAM Kota Bontang, Suramin, menyampaikan bahwa jajaran direksi PDAM telah melakukan studi banding dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Biro Ekonomi serta Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur.
“Ke depan, hasil kajian ini akan kita forumkan bersama untuk merumuskan kebijakan terbaik dalam pengelolaan air bersih,” ungkapnya.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis di jalur pesisir Bontang–Kutai Timur, agar benar-benar memberikan manfaat nyata, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tampak Gubernur Harum dalam kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Gubernur Seno Aji , Wakil Walikota Bontang Agus Haris , beserta kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kaltim.
