AksaraKaltim – Sebanyak 26 sekolah di Bontang mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat.
Melansir dari website resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki, merenovasi, dan membangun sarana prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas
Dengan tujuan utama, menghadirkan ruang belajar yang layak, aman, ramah anak, serta menunjang tumbuh kembang peserta didik.
Dari data yang diterima, total ada 26 sekolah di Bontang menerima program revitalisasi, baik sekolah negeri hingga swasta. Dengan rincian, 17 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Adapun daftar sekolah dan revitalisasi yang didapat yakni, SD Nurul Iman rehab berat dua ruang kelas, SD Galilea rehat berat enam kelas rumah panggung/rawa, SD Muhammadiyah ganti atap, SD YPPI berat bangunan kayu, SDN 002 Bontang Barat pembangunan ruang kelas baru.
SD Darul Ulum rehab sedang-berat, SDN 010 Bontang Selatan pembangunan perpus/uks, SD Sumber Kasih pembangunan lab/kantin, SD Santa Theresia rehab sedang-berat, SDN 001 Bontang Selatanpembangunan lab, SD 002 Bontang Selatan pembangunan kantin.
Sementara SD Advent Bontang, SD Islam YPL Bontang, SDN 016 BS Kecil, SDN 008 Bontang Utara, SDN 007 Bontang Selatan dan SDN 005 Bontang Utara mendapat revitalisasi rehab.
Kemudian jenjang SMP, seperti SMP YPK Monamas rehab berat, SMP Bahrul Ulum ganti atap, SMP Islam Arriyadh rehab sedang-berat. SMPN 4 Bontang dan SMPN 5 Bontang rehab ringan. Terakhir, SMPN 6 Bontang, SMPN 9 Bontang, SMP Advent Bontang, SMP Islam Terpadu Yabis Bontang rehab
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Nuryadi menjelaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah.
“Kami tidak mengajukan, semua dipantau melalui Dapodik. Data tersebut menjelaskan kondisi riil sekolah, mulai dari jumlah guru, tingkat kerusakan ruangan, hingga kekurangan fasilitas apa saja. Pemerintah pusat yang menentukan sekolah mana yang layak dibantu,” ujar Nuryadi. (Adv)
