AksaraKaltim – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dirasakan dampaknya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang pada 2026.
Pemangkasan anggaran yang cukup banyak memaksa organisasi ini melakukan penyesuaian besar terhadap program kerja yang ada di DPK.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, Retno Febriaryanti, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 hanya sebesar Rp 12,4 miliar. Angka ini turun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 25,5 miliar.
Jika ditarik ke belakang, tren anggaran DPK sempat mengalami kenaikan. Pada 2023 tercatat Rp 16,3 miliar, lalu melonjak menjadi Rp 28,6 miliar di 2024, sebelum kembali menurun di tahun berikutnya.
“Turun drastis, dari tahun lalu Rp 25,5 miliar sekarang sisa Rp 12,4 miliar,” ujar Retno dalam rapat LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD, Senin (4/5/2026) lalu.
Retno membeberkan penurunan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program. Sejumlah kegiatan harus disesuaikan, bahkan berpotensi ditunda, demi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami pastikan layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, dan akan tetap menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan yang ada,” timpalnya.
Menurutnya, kondisi ini menuntut efisiensi dan ketepatan dalam menentukan program prioritas. Maka fokus utama diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan literasi dan pengelolaan arsip.
Selain itu, DPK juga mulai membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai langkah alternatif untuk menjaga keberlanjutan program.
“Upaya ini diharapkan mampu menutup keterbatasan anggaran tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
