AksaraKaltim – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menunjukkan optimisme tinggi dalam menghadapi visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur.
Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian visitasi berjalan lancar dan sesuai harapan, bersama Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPK telah bekerja maksimal.
“Alhamdulillah, apa yang sudah kami siapkan bisa kami tampilkan dengan maksimal, termasuk dukungan dari tim PPID. Kami optimistis hasilnya bisa baik,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Retno mengungkapkan, dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, DPK menjadi salah satu yang mengikuti visitasi tahun ini. Ia pun berharap capaian tahun sebelumnya sebagai juara pertama dapat kembali dipertahankan.
“Tahun lalu kami juara satu. Harapannya tahun ini bisa kembali meraih hasil terbaik,” tambahnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa proses penilaian tahun ini terasa lebih menantang. Pergantian tim penilai membuat pertanyaan yang diajukan menjadi lebih teknis dan mendalam dibandingkan sebelumnya.
“Pertanyaannya lebih teknis dan tajam. Ini menunjukkan penilaian semakin serius dan mendalam,” jelasnya.
Ke depan, Retno menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama keberhasilan program keterbukaan informasi. Selain itu, penguatan sarana-prasarana dan inovasi juga menjadi perhatian penting.
“Kalau SDM kita bagus, program akan berjalan baik. Selain itu, inovasi harus menjadi kebiasaan agar DPK benar-benar menjadi OPD yang inovatif,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai dari Komisi Informasi Kalimantan Timur, Hajaturamsyah, menilai secara umum DPK Bontang telah menunjukkan langkah inovatif dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
“Secara prinsip dan visual, DPK sudah menjalankan tahapan inovasi keterbukaan informasi. Tinggal bagaimana memperkuat edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat terkait hak memperoleh informasi sesuai undang-undang masih perlu ditingkatkan agar manfaat keterbukaan informasi bisa dirasakan lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memahami semangat keterbukaan informasi dan memanfaatkannya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, menegaskan bahwa proses penilaian tahun ini dilakukan lebih ketat dan terukur. Seluruh tim juri diturunkan untuk menjaga objektivitas, terutama jika terdapat nilai yang sama.
“Tahun ini penilaian kami pastikan terukur. Kalau ada nilai yang sama, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Jadi kompetisinya lebih ketat,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan DPK Bontang dalam menghadapi visitasi serta komitmennya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD di Kota Bontang semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
