AksaraKaltim – Anggota DPRD Kota Bontang dari Fraksi PKS, Suharno, secara tegas menolak wacana legalisasi penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di Kota Bontang.
Sikap tegas tersebut disampaikan Suharno merespons hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu. RDP itu menindaklanjuti surat permohonan dari Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) Berbas Pantai yang mengusulkan legalisasi izin usaha mereka ke DPRD Bontang.
Suharno menilai, legalisasi miras sangat bertentangan dengan moto dan identitas Kota Bontang sebagai kota yang tertib dan agamis.
Ia menekankan bahwa meski pemerintah daerah membutuhkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat memerlukan sarana hiburan, melegalkan minuman beralkohol bukanlah langkah yang tepat.
“Miras itu sumber masalah. Apa iya mengorbankan generasi penerus Bontang demi mengejar pendapatan,” tegasnya saat dihubungi.
Politisi PKS ini menambahkan, pihaknya sama sekali tidak membatasi aktivitas hiburan malam seperti karaoke, selama operasionalnya tidak disertai dengan penjualan miras. Menurutnya, masyarakat tetap bisa menikmati fasilitas hiburan tanpa harus mengonsumsi alkohol.
Lebih lanjut, Suharno mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menjaga nilai-nilai moral dan keagamaan dalam menyusun setiap regulasi maupun kebijakan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa penolakan terhadap legalisasi miras ini bukan sekadar pandangan pribadi maupun sikap politik partai, melainkan bentuk pengawalan terhadap aspirasi mayoritas masyarakat Bontang.
“Kami dari Fraksi PKS dengan tegas menolak. Saya yakin masyarakat juga demikian mengenai miras,” pungkasnya.
Sementara, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan tidak bakal memberi celah legalisasi untuk hal tersebut. Menurutnya, dampak sosial dari kedua hal tersebut akan berdampak negative bagi generasi muda Bontang ke depannya.
Perda tentang Miras saat ini masih sangat relevan yang kondisi Bontang saat ini dalam memberikan proteksi kepada warga.
“Enggak mungkin dilegalkan untuk hal yang negatif untuk anak-anak,” tegasnya.
Adanya isu mengenai permintaan legalisasi THM dan penjualan miras karena dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daera (PAD) Kota Bontang. Neni Menjelaskan, nilai ekonomi dari sektor tersebut tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Ditekankan, bahwa Pemkot Bontang tidak akan mengorbankan prinsip pembangunan daerah hanya demi mengejar angka pendapatan.
“Bunda (Neni Moerniaeni) lebih pilih mencari sumber pendapatan lain yang dinilai lebih sejalan dengan identitas dan arah pembangunan kota kita,” paparnya. (Adv)
