AksaraKaltim — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2027 diprediksi mengalami penurunan signifikan menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun. Penurunan ini dipicu oleh kepastian tidak disalurkannya dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar Rp402 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan bahwa angka yang tertuang saat ini masih sebatas kerangka kerja awal dan belum merupakan finalisasi kegiatan Pemkot Bontang.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Faizal usai Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026 dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (4/8/2026).
“Paripurna hari ini baru membuatkan wadah atau kerangka kerja belanja. Nanti baru diputuskan berapa besaran pasti APBD 2027 dan mana saja yang menjadi program prioritas,” ujar Andi Faizal.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bontang akan memperketat pengawasan terhadap program-program prioritas yang telah disepakati agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan alokasi APBD yang terbatas, jangan sampai program prioritas tidak maksimal atau justru gagal berjalan untuk masyarakat. Walaupun APBD berada di angka Rp1,6 triliun, kegiatan prioritas harus tetap terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, membenarkan adanya potensi efisiensi anggaran daerah pada 2027. Mengantisipasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Bontang akan memprioritaskan pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib sesuai regulasi yang berlaku.
Alokasi wajib tersebut meliputi 20 persen untuk sektor pendidikan, 40 persen untuk pembangunan infrastruktur, dan 5 persen untuk dana kelurahan. Adapun untuk sektor kesehatan akan disesuaikan berbasis kinerja serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Selebihnya, pelaksanaan program akan kita sesuaikan dengan kemampuan APBD 2027. Intinya bukan seberapa besar APBD-nya, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” tutur Neni.
Pemkot Bontang juga berharap adanya kenaikan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk membantu menopang beban fiskal daerah pada tahun depan. (Adv)
