AksaraKaltim– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang terus membenahi pendataan wajib pajak sektor perhotelan dari usaha vila untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Dari total 27 wajib pajak yang terdata, sebanyak 15 usaha telah melaporkan kewajibannya, sementara 12 lainnya masih dalam proses penanganan.
Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, seluruh 27 wajib pajak tersebut merupakan pelaku usaha villa komersial. Karena itu, pendataan dan sosialisasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Yang melapor itu 15, yang tidak aktif itu 12. Masih belum aktif itu 12. Ini lagi digarap,” ungkap Natalia, Senin (14/9/2026).
Dia memastikan, Bapenda telah melakukan sosialisasi kepada 12 wajib pajak yang belum aktif melaporkan kewajibannya. Pemerintah menargetkan proses pendataan dan sosialisasi tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas basis penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor jasa perhotelan yang besarannya bergantung pada aktivitas usaha dan jumlah pengunjung.
Natalia menjelaskan, optimalisasi pajak tidak dilakukan melalui peningkatan tarif. Bapenda tetap menerapkan tarif 10 persen dari pendapatan yang dilaporkan wajib pajak.
“Kalau kita berbicara tarif hotel itu berdasarkan laporan masing-masing. Semua sama, 10 persen,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, kewajiban pajak setiap hotel maupun vila dihitung berdasarkan nilai pendapatan yang dilaporkan. Apabila pendapatan yang dilaporkan sebesar Rp10 juta, pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp1 juta.
Berdasarkan laporan realisasi pajak daerah hingga Agustus 2026, penerimaan PBJT jasa perhotelan Bontang mencapai Rp1,53 miliar atau 65,80 persen dari target Rp2,33 miliar. Sementara itu, penerimaan dari kategori PBJT hotel secara khusus tercatat Rp1,26 miliar.
Natalia menegaskan, pendataan terhadap wajib pajak yang belum aktif menjadi salah satu fokus Bapenda agar potensi penerimaan daerah dapat tergarap secara maksimal. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kepatuhan pelaku usaha meningkat sekaligus mendorong penerimaan pajak hotel tanpa harus membebani sektor perhotelan dengan kenaikan tarif. (Adv)






