AksaraKaltim – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang terus mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan melalui optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Program ini dinilai mampu memangkas biaya operasional sekaligus mempercepat layanan administrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Aplikasi Srikandi bagi sekolah dan kelurahan di Hotel Grand Mutiara, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan diikuti 104 peserta yang terdiri dari pengelola arsip dan admin Srikandi tingkat kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekolah.
Dalam kegiatan itu, DPK juga menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Solihin. Peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga praktik langsung penggunaan aplikasi dan input data ke sistem.
Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, mengatakan penggunaan aplikasi Srikandi menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem pengiriman surat secara manual yang selama ini membutuhkan biaya operasional cukup besar.
“Sekarang tidak perlu caraka lagi dan tidak perlu bensin atau BBM. Begitu dokumen dimasukkan ke sistem, surat langsung masuk ke akun OPD, lurah, maupun sekolah masing-masing,” ujarnya.
Menurut Retno, digitalisasi arsip menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Selain mempercepat distribusi surat, sistem digital juga dinilai mampu meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan,” timpalnya.
Ia menjelaskan, penerapan aplikasi Srikandi sebenarnya telah berjalan sejak 2025 di tingkat sekolah dan kelurahan. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada surat-menyurat sehingga diperlukan penguatan pemahaman terkait fitur-fitur lain dalam sistem tersebut.
“Kita berharap sosialisasi ini dapat membantu operator mengatasi kendala teknis di lapangan, terutama dalam penyusunan naskah dinas elektronik agar lebih seragam dan sesuai standar,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengapresiasi langkah DPK dalam memperkuat integrasi digital pemerintahan.
Menurutnya, transformasi digital menjadi kebutuhan agar birokrasi mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan efisien dalam mendukung pelayanan publik.
“Saya meminta seluruh lurah, camat, dan kepala instansi meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi sejalan dengan sistem digital,” tutupnya.
