AksaraKaltim – Antrean panjang kendaraan hampir di semua SPBU menjadi pemandangan setiap hari di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Bontang.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan antrean di SPBU terjadi hampir di seluruh Kaltim. Tidak ingin berdiam diri, beberapa waktu lalu dia berkunjung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Lantaran, Kaltim sebagai penghasil minyak dan gas, tetapi justru sulit mendapatkannya di daerah sendiri.
“Faktanya, kuota bahan bakar minyak (BBM) Kaltim lebih dari cukup. Sampai hari ini, kuota baru terpakai 75 persen. Artinya, ini persoalannya bukan di kuota, tapi persoalan di distribusi,” tegas Akmal.
Merespons hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyebut dengan adanya beberapa kasus yang terungkap Polres Bontang mengenai penyalahgunaan BBM subsidi.
“Dengan terungkap beberapa kasus kan, artinya ada oknum yang bermain dan terbukti,” ucap Ketua DPRD Bontang, Kamis (7/12/2023).
Ditegaskannya, artinya ini sudah menjadi wewenang dan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan pihak terkait lainnya mengambil langkah tegas.
Menurutnya, apabila tidak ada keseriusan pada semua pihak yang terlibat mengenai persoalan ini. Maka hal ini akan terus berlarut kedepannya.
“Kalau tidak ada intervensi dan keseriusan ya akan begini terus (antrean panjang di SPBU),” ucapnya.
Sekedar diketahui, Kuota solar subsidi untuk Kota Bontang per Oktober 2023 tersisa sebanyak 1.517 kiloliter. Kemudian pertalite tersisa 7.754 kiloliter.
Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menjelaskan dari Januari hingga per 29 Oktober 2023 penyaluran pertalite ke Bontang sudah menyentuh presentase 73 persen, atau setara 20.746 kiloliter.
Sementara, untuk solar subsidi sudah disalurkan 14.272 kiloliter dengan presentase mencapai 80 persen.
Diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kouta bagi Bontang di tahun ini sebanyak 15.789 kiloliter untuk solar subsidi dan pertalite 28.500 kiloliter
“Sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan,” terang Arya dalam rilisnya, Sabtu (4/11/2023). (Adv)
