Lambannya Penyediaan Fasilitas Pengairan, DPRD PPU: Jangan Salahkan Masyarakat

AksaraKaltim – Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit semakin marak terjadi di Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, menyoroti lambannya penyediaan fasilitas pengairan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyebab utama fenomena ini.

Ia menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada masyarakat, mengingat pemerintah gagal menyediakan solusi tepat waktu untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian.

BACA JUGA:  Dewan PPU Tekankan Peran Vital Pemuda Sepaku di Proyek IKN

“Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan karena memang kita sendiri lamban memberikan mereka fasilitas,” ujar Ishaq.

Ia menjelaskan bahwa tanpa akses pengairan yang memadai, petani tidak dapat memanfaatkan lahan mereka secara optimal untuk pertanian pangan, sehingga memilih untuk beralih ke perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih tahan terhadap kondisi minim air.

Ishaq menekankan bahwa alih-alih menyalahkan masyarakat, pemerintah seharusnya introspeksi terhadap kinerjanya dalam menangani masalah ini.

BACA JUGA:  DPRD PPU Desak Perhatian Pemerintah Terhadap Infrastruktur Lawe-lawe

“Jangan hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain dong,” katanya.

Menurutnya, kegagalan dalam menyediakan fasilitas pengairan adalah akar permasalahan yang memaksa petani mengambil langkah pragmatis dengan mengubah fungsi lahan mereka.

Lebih lanjut, Ishaq mengingatkan bahwa solusi untuk masalah ini harus datang dari pemerintah. Ia menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas pengairan yang efisien dan merata sebagai langkah konkret untuk mendukung para petani.

BACA JUGA:  Terdampak Pembangunan PSN, Thohiron: Pemerintah Harus Siapkan Lahan Pengganti Sepadan Bagi Masyakat

“Solusinya dari kita, kalau pengairannya nggak jelas, mereka kesulitan mendapat air. Jadi, jangan hanya menyalahkan masyarakat,” tutupnya. (Adv)