AksaraKaltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun lalu sebagai cerminan atas kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, angka Silpa yang besar harus menjadi evaluasi bersama untuk memastikan pengelolaan anggaran di masa mendatang lebih efektif dan sesuai dengan rencana.
“Kalau melihat dari tahun lalu, silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita cukup lumayan besar,” ujar Syahrudin.
Ia menilai bahwa keberadaan Silpa yang signifikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran.
Syahrudin menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Besarnya Silpa di tahun lalu, katanya, tidak hanya menunjukkan kurangnya optimalisasi dalam serapan anggaran, tetapi juga potensi dampak buruk terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
“Itu menjadi cerminan dan koreksi bagi kita. Karena kami hadir di DPR ini tentu bagian dari tugas fungsi kami adalah mengawasi,” jelasnya.
Menurut Syahrudin, DPRD akan terus memantau pelaksanaan anggaran di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga realisasi, untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.
Ia berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengatasi kendala yang mungkin menghambat serapan anggaran. (Adv)
