AksaraKaltim – Peneliti dan akademisi Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rustam, menilai pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Rustam, kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya upaya mitigasi yang seharusnya dipersiapkan sebelum kebakaran terjadi, terutama mengingat karhutla kerap berulang di Kaltim.
“Harusnya ada mitigasi, tapi ada dugaan banyak orang yang terlibat dan kesalahan pemerintah yang tidak siap menghadapi kejadian karhutla,” ujarnya kepada Aksara Kaltim, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Rustam, dampak dari minimnya kesiapan dalam menangani karhutla tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengurangi kemampuan hutan dalam menyediakan cadangan air.
Ia menekankan pentingnya menjaga fungsi hutan sebagai penyedia oksigen, penyimpan cadangan air, serta penyerap air hujan untuk mencegah banjir, terutama saat musim kemarau panjang.
“Kalau sekarang hutan kita masih baik-baik saja, walaupun dua atau tiga bulan tidak ada hujan, airnya pasti masih tersedia,” terangnya.
Di sisi lain, Rustam turut menyoroti dugaan praktik pembakaran lahan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan.
“Ya alih fungsi dari hutan pengen diubah jadi kebun,” katanya.
Ia menambahkan, pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai menjadi pilihan karena dianggap lebih mudah dan murah, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak.
“Karena membuka lahan secara mudah dan murah dengan cara membakar,” sebutnya.
Di akhir, Rustam mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menghadapi dan menangani karhutla agar ke depan hal serupa tidak kembali terjadi.
Penulis: Rahmat Ibnu
