AksaraKaltim – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi internal yang dipimpin langsung Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, pada Senin (11/5/2026).
Retno mengatakan, salah satu fokus utama pembahasan ialah peningkatan kualitas penyebaran informasi publik melalui media sosial. Sebab, perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah untuk menghadirkan informasi yang cepat, menarik, dan mudah diakses masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan platform digital.
“Karena itu, tim admin dan konten kreator PPID diminta melakukan pembaruan pola penyajian informasi agar lebih komunikatif serta memiliki tampilan visual yang menarik,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta juga melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring dan visitasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait standar penyajian informasi publik yang sesuai regulasi.
Retno, menegaskan bahwa media sosial saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi sarana utama komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Informasi publik tidak boleh lagi terkesan membosankan. Saya meminta tim konten kreator PPID untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mengemas program-program literasi dan kearsipan di media sosial, sehingga masyarakat Bontang merasa lebih dekat dan teredukasi dengan baik,” tutur Retno.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Oleh sebab itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara konsisten dan mudah dipahami.
Selain memperkuat media sosial, DPK Bontang juga berupaya meningkatkan kualitas dokumentasi dan pengelolaan arsip informasi publik agar seluruh data yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses dengan cepat dan tepat.
“Melalui penguatan PPID ini, DPK Bontang berharap mampu menciptakan budaya keterbukaan informasi yang modern sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif,” tutupnya.
