AksaraKaltim – Peredaran rokok illegal masih cukup marak di Kota Bontang, khususnya pada warung-warung kelontong.
Padahal peredaran rokok atau barang tanpa cukai jelas dilarang sebagaimana, aturan hukum mengenai rokok ilegal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (perubahan atas UU No. 11/1995) serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Dalam Pasal 54 UU Cukai dijelaskan, dimana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Kemudian di Pasal 56 UU Cukai, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diduga berasal dari tindak pidana cukai juga diancam dengan sanksi pidana yang tegas.
“Artinya fungsi pengawasan dan penindakan di lapangan masih belum berjalan maksimal,” terang Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib.
Muhammad Sahib, menyatakan bahwa instansi terkait tidak memiliki alasan untuk mengklaim kinerjanya sudah maksimal apabila produk ilegal tersebut masih sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. Sahib mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
“Pemkot harus dan Bea Cukai di sini harusada langkah strategis dalam memetakan akar masalah, bagaimana rokok itu bisa beredar,” ucapnya.
Diakhir dia berharap seluruh pemangku kepentingan segera menghentikan pembenaran dan beralih pada langkah konkret demi menyelamatkan keuangan negara serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
Sebelumnya, Bea Cukai Kota Bontang memusnahkan sebanyak 93.720 batang rokok ilegal dan 148,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).
Kepala Bea Cukai Kota Bontayng, Tri Haryono Suhud mengatakan, kegiatan pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara (BMN) hasil penindakan yang merupakan hasil penindakan dalam Operasi Gempur Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal di wilayah Kota Bontang dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai Oktober 2025.
“Bahwa penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bontang tidak lepas dari hasil dukungan penuh dan sinergitas Bea Cukai Bontang dengan APH lain di Kota Bontang,” ujarnya. (Adv)
