AksaraKaltim – Pemerintah akan mengobral tiket pesawat untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Obral diskon itu dimasukkan pemerintah dalam rencana stimulus sektor transportasi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Adapun untuk tiket pesawat, obral diskon dilakukan dengan beberapa kebijakan;
– Memberlakukan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Alhasil dengan kebijakan ini, penumpang hanya menanggung PPN 5 persen
– Diskon fuel surcharge sebesar 2 persen bagi pesawat jet dan 20 persen bagi proppeler
– Pemotongan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratam Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara sebesar 50 persen
– Penurunan harga avtur sebesar 10 persen di 37 bandara
Fasilitas-fasilitas itu diperkirakan membuat harga tiket pesawat bisa turun sampai dengan 13-14 persen.
Mengutip akun Instagram Kemenhub, diskon tiket diberikan untuk periode pembelian 22 Oktober 2025-10 Januari 2026 dengan periode penerbangan sama.
Selain pesawat, pemerintah juga memberlakukan diskon untuk membantu mobilitas masyarakat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Untuk kereta, tiket didiskon 30 persen dari tarif normal. Sementara itu untuk angkutan laut sebesar 20 persen dari tarif dasar.
Pemerintah kembali menggelontorkan stimulus untuk menggenjot ekonomi. Selain transportasi, stimulus juga digelontorkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan BLT akan digelontorkan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT diberikan selama 3 bulan dan mulai cair Senin (20/10) ini.
“Dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300 ribu. Nanti mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900 ribu,” ujar Teddy di Tangerang, Minggu (19/10), seperti dikutip Antara.
BLTS diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Program ini diluncurkan pada Jumat (16/10) oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto.
(CNNIndonesia.com)
