AksaraKaltim – Menghadapi derasnya arus informasi di media sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang melakukan terobosan baru dengan memaksimalkan peran pustakawan dalam program keterbukaan informasi publik.
Sebanyak tujuh pustakawan yang tergabung dalam struktur PPID tahun 2026 diberikan tugas khusus sebagai tim penyaring dan validator terhadap setiap konten informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Kepala DPK Kota Bontang, Retno Febriaryanti, mengatakan langkah tersebut didasarkan pada kompetensi akademik pustakawan dalam pelacakan sumber data, referensi, dan metodologi klasifikasi informasi.
“Pustakawan membantu memastikan informasi yang disampaikan memiliki referensi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar masyarakat menerima informasi yang benar,” jelas Retno.
Ia juga ingin menghapus stigma lama yang menganggap pustakawan hanya bekerja menjaga buku di perpustakaan. Menurutnya, di era keterbukaan informasi, kompetensi pustakawan sangat dibutuhkan untuk melakukan riset literatur dan menguji validitas data pemerintahan.
“Keterlibatan tujuh pustakawan ini sebagai langkah preventif strategis dalam menangkal penyebaran berita bohong. Produk informasi yang diterbitkan DPK Bontang diharapkan menjadi rujukan utama yang bebas dari kekeliruan data,” timpalnya.
Retno menilai masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga berkualitas. Informasi yang cepat namun tidak akurat justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Karena itu, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk informasi publik yang edukatif dan berbobot ilmiah. Setiap infografis, rilis berita, maupun dokumen publik lainnya dipastikan telah melalui dukungan referensi yang sahih.
“Keterlibatan aktif pustakawan ini semoga dapat meningkatkan indeks literasi informasi masyarakat Kota Bontang. Dan masyarakat tidak hanya membaca informasi, tetapi juga mampu memilah informasi yang valid dan kredibel,” tandasnya.
