AksaraKaltim – Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dari berbagai elemen menyatakan kesepakatan untuk meminta kepada Pemerintah Pusat melakukan kajian ulang terkait pemotongan Dana Transfer Daerah ( TKD).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam dialog publik yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, yang juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
“Dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat,” tegas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Ia mengingatkan, pemotongan dana transfer yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 jelas akan mempengaruhi jalannya program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Rudy Mas’ud dilansir Antara.
Gubernur menekankan, pentingnya dukungan fiskal memadai, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).
“Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.
Senada, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno.
Ia juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk aktif melobi pusat.
“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” kata Seno.
Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat untuk bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim agar kebijakan pemotongan TKD dapat dikaji ulang.
Aspirasi yang dihimpun dalam dialog ini akan dibawa Gubernur Rudy dan jajaran ke Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak daerah.
