AksaraKaltim – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Hariyono, yang akrab disapa Ion, menyoroti pentingnya mengganti kendaraan yang sudah tidak layak demi keselamatan dan efisiensi transportasi di wilayah tersebut.
Namun, ia juga menekankan bahwa proses penggantian ini harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh pemilik kendaraan, khususnya mereka yang bergantung pada kendaraan tersebut untuk mencari nafkah.
“Itu juga dorongan kita, supaya kendaraan bisa disesuaikan dengan muatannya, dan jalannya juga aman,” ujar Ion.
Ia mengingatkan bahwa kendaraan yang tidak layak tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan di jalan raya, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas lingkungan akibat tingginya emisi yang dihasilkan.
Ion menyatakan bahwa langkah awal dari upaya ini adalah melalui program uji emisi kendaraan yang telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Program ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen untuk mengidentifikasi kendaraan yang perlu mendapatkan peremajaan. Kendaraan dengan hasil uji emisi buruk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi efisien, baik dari sisi teknis maupun lingkungan.
“Yang pasti, tujuan dari uji emisi ini, pertama, bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi kendaraan yang sudah tidak layak. Kendaraan yang sudah tidak layak seharusnya diganti,” tegasnya.
Namun, Ion juga memahami bahwa mengganti kendaraan tidak bisa dilakukan secara instan, terutama jika menyangkut kendaraan milik individu atau usaha kecil yang sangat bergantung pada kendaraan tersebut. Proses ini, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang bijak dan mendukung pemilik kendaraan agar tidak kehilangan sumber penghidupan.
“Namun, penggantian ini tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa memikirkan dampaknya,” lanjutnya.
Bagi banyak pemilik kendaraan, terutama pengusaha kecil, kendaraan adalah aset utama yang menopang operasional usaha. Penggantian tanpa solusi pendukung, seperti subsidi atau skema pembiayaan ringan, dapat menambah beban bagi mereka.
Ion mengusulkan agar pemerintah daerah mengkaji skema bantuan atau program subsidi yang memungkinkan pemilik kendaraan tidak layak mendapatkan dukungan untuk mengganti kendaraan mereka dengan yang lebih ramah lingkungan dan aman.
Ia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, dan masyarakat untuk merumuskan solusi terbaik. (Adv)
