AksaraKaltim – Penangkapan oknum pekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang berinisial SK (33) terkait kasus narkotika memicu respons keras dari Dewan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menggandeng instansi terkait guna menggelar tes urine secara rutin dan menyeluruh.
Ibe-sapaannya menegaskan, langkah pencegahan melalui pemeriksaan medis berkala sangat krusial untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan barang haram tersebut di lingkungan kerja pemerintah daerah.
“Semua harus diperiksa. ASN, PPPK, honorer, petugas kebersihan, hingga tukang sapu, semuanya. Kita harus tahu apakah hanya satu orang atau ada yang lain,” ujar Sahib saat dimintai tanggapan, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai, kondisi peredaran narkotika di Kota Bontang saat ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ancaman barang haram tersebut tidak lagi menyasar kelompok masyarakat tertentu, melainkan telah merambah ke berbagai lapisan, termasuk kelompok anak di bawah umur.
“Bahkan anak di bawah umur sudah ada yang menjadi pengedar. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ungkapnya prihatin.
Oleh karena itu, Sahib menekankan bahwa penanganan kasus di internal instansi pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum individu yang tertangkap Polres Bontang. Langkah pembersihan secara sistemik di seluruh OPD Pemkot Bontang harus segera dimaksimalkan tanpa terkecuali.
“Para kepala dinas harus bertindak tegas. Jangan menunggu ada kasus baru bertindak. Lakukan tes urine dan pengawasan secara rutin agar lingkungan kerja benar-benar bersih. Tidak boleh pandang bulu, kalau memang ada yang terlibat harus ditindak tegas,” pungkasnya. (Adv)
