AksaraKaltim – Keberhasilan tata kelola informasi publik di era modern tidak dapat lagi dicapai jika setiap unit kerja di pemerintahan berjalan sendiri-sendiri. Maka, diperlukan formula kerja baru yang mengedepankan aspek kolaboratif dan multisektoral.
Menyikapi tantangan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang, Retno Febriaryanti, menginisiasi kolaborasi lintas profesi. Kebijakan ini diterapkan secara penuh di dalam struktur PPID DPK Bontang untuk menyongsong tahun anggaran 2026.
Retno menilai, kerumitan pengelolaan data publik saat ini hanya bisa dipecahkan melalui sinergi antarkeahlian yang berbeda. Ia menolak pola kerja linier konvensional yang lambat dan kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan.
“Kolaborasi antara pranata komputer, arsiparis, dan pustakawan menjadi kekuatan utama kami dalam membangun ekosistem informasi yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Retno.
Retno menjelaskan bahwa, memadukan tiga elemen fungsional inti yang memiliki peran strategis masing-masing ini sangat penting. Ketiga profesi fungsional tersebut saling melengkapi dalam rantai produksi informasi publik yang sirkular.
Fungsional pranata komputer diposisikan sebagai arsitek digital yang bertugas menyediakan platform, mengamankan jaringan, dan mengelola sistem aplikasi. Mereka bertanggung jawab penuh agar infrastruktur teknologi informasi kedinasan selalu berada dalam kondisi prima.
Di sisi lain, fungsional pustakawan bertindak sebagai kurator konten yang bertugas melakukan riset, validasi, serta memastikan akurasi data yang akan diunggah. Keahlian literasi mereka digunakan untuk menyusun narasi informasi agar mudah dipahami masyarakat.
Sementara itu, fungsional arsiparis bergerak di sektor hilir untuk memastikan seluruh dokumen publik yang telah diproduksi tersimpan dengan rapi. Manajemen kearsipan yang baik menjamin data tersebut dapat ditemukan kembali dalam hitungan detik jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Melalui model kerja kolaboratif antar ahli ini akan melahirkan ekosistem informasi yang modern. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas waktu pelayanan informasi publik secara signifikan sekaligus menjaga mutu data pemerintah,” tandasnya.
