AksaraKaltim – Momentum peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang untuk menguatkan kesadaran digital instansi, dengan mendorong percepatan transformasi total dalam tata kelola administrasi pemerintahan.
Kepala DPK Kota Bontang, Retno Febriaryanti, secara terbuka mendesak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk bergerak cepat. Ia meminta seluruh instansi segera meninggalkan pola pengarsipan manual dan beralih ke sistem digital.
Retno menegaskan bahwa instrumen utama yang wajib digunakan dalam gerakan digitalisasi arsip massal ini adalah aplikasi Srikandi. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi tersebut merupakan platform resmi nasional yang dirancang untuk memodernisasi administrasi negara.
“Semoga seluruh perangkat daerah bisa menerapkan aplikasi Srikandi dengan mantap, sehingga penyimpanan dan pemberkasan arsip bisa lebih mantap lagi dengan aplikasi Srikandi ini,” ujar Retno saat memberikan sambutan resmi, Senin (18/5/2026) lalu.
Menurut Retno, kebiasaan menumpuk dokumen kertas di gudang kantor pemerintahan sudah saatnya diakhiri karena sangat tidak efisien. Metode konvensional tersebut dinilai sarat risiko, seperti ancaman kerusakan akibat bencana, faktor kelembapan, hingga kehilangan dokumen penting.
Selain aspek keamanan data, penerapan aplikasi Srikandi diyakini mampu menghemat ruang penyimpanan fisik secara signifikan di kantor-kantor dinas.
“Kendala keterbatasan ruang arsip yang selama ini kerap dikeluhkan sejumlah OPD dipastikan akan teratasi dengan sistem ini,” timpalnya.
Lebih jauh, Retno memaparkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital ini akan memangkas rantai birokrasi dalam proses pencarian dokumen negara. Proses pelacakan arsip yang biasanya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa kali klik di gawai.
Ia pun mengingatkan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan bukan sekadar tren teknologi, melainkan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Transparansi dan akuntabilitas kinerja daerah dinilai sangat bergantung pada kerapian tata kelola dokumen.
“Kita berharap seluruh OPD di Kota Bontang memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan program ini. Kita juga memberikan pendampingan teknis secara intensif agar tingkat digitalisasi arsip di Bontang semakin mantap,” tandasnya.
