AksaraKaltim – Jebolnya tanggul sementara di lokasi bekas galian C Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, beberapa waktu lalu memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dinilai belum menyentuh akar persoalan dalam menangani dampak pascabencana sejak longsor pertama terjadi pada Januari lalu.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lambat dalam melakukan mitigasi jangka panjang. Akibatnya, kawasan tersebut terus menjadi ancaman laten bagi keselamatan warga setempat setiap kali hujan deras turun.
“Dampak itu memang bisa diminimalisasi sementara dengan pemasangan tanggul dan pengalihan aliran. Tapi itu hanya solusi sementara,” ujar Joni saat diwawancarai pada Jumat (29/5/2026).
Kekhawatiran parlemen terbukti setelah tanggul darurat yang dibangun usai longsor Januari lalu dilaporkan jebol akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut beberapa hari lalu. Dampaknya, material air bercampur lumpur dari area bekas galian C kembali meluap dan menerjang permukiman warga.
Joni menegaskan, keselamatan masyarakat sekitar harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Ia pun bersyukur insiden jebolnya tanggul kali ini tidak memakan korban jiwa karena terjadi di waktu yang tepat.
Potensi risiko di lapangan tergolong tinggi mengingat beberapa rumah di area terdampak dihuni oleh warga lanjut usia (lansia). Kondisi fisik mereka yang rentan akan menyulitkan proses evakuasi mandiri andai terjadi longsor susulan berskala besar di malam hari.
“Yang harus kita perhatikan adalah keselamatan warga. Bayangkan kalau terjadi malam hari,” kata Joni mengingatkan.
Selain persoalan kekuatan tanggul, Joni juga menyoroti ketiadaan infrastruktur penunjang seperti sistem drainase yang memadai di kawasan tersebut. Air hujan tertahan dan menggenang tanpa saluran pembuangan yang jelas. Kemudian beban volume air meningkat drastis dan langsung mengarah ke tanggul darurat hingga jebol.
“Drainase di sana belum ada. Ketika hujan terus-menerus, air tertahan dan menggenang. Karena tanggulnya hanya sementara, saat beban air meningkat akhirnya jebol,” tuturnya.
Di akhir, politisi PDI Perjuanagan Bontang ini meminta Pemkot Bontang segera mengalihkan fokus dari penanganan darurat (emergency respons) menuju pembangunan infrastruktur permanen. Menurutnya, sekecil apa pun skala dampak lingkungan yang ditimbulkan, intervensi hukum dan infrastruktur wajib dilakukan jika sudah mengancam nyawa manusia.
“Walaupun skalanya kecil dan jumlah warga terdampak tidak terlalu banyak, kalau sudah ada potensi korban berarti ada persoalan yang harus diselesaikan secara permanen,” pungkas Joni. (Adv)
