AksaraKaltim – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut sejalan dengan mandat yang diberikan kepada Bapenda untuk mensentralisasikan keterkaitan pembayaran secara digital di berbagai sektor.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengacu pada kebijakan tersebut guna mendukung tata kelola pendapatan yang lebih efektif dan transparan.
“Bapenda telah diberikan mandat untuk bagaimana mensentralisasikan keterkaitan pembayaran secara digitalisasi. Intinya seluruh proses mengacu pada kebijakan tersebut,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, capaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bontang yang berhasil meraih peringkat kedua se-Kalimantan Timur menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“TP2DD Kota Bontang perlu diapresiasi karena berhasil mencapai peringkat kedua di Kalimantan Timur. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh OPD,” katanya.
Natalia menjelaskan, dalam pelaksanaan sosialisasi pajak dan retribusi, khususnya di kawasan wisata Bontang Kuala, pemerintah daerah selalu mengedepankan pendekatan budaya dan komunikasi dengan masyarakat setempat. Bapenda juga melibatkan tokoh adat dalam setiap kegiatan sosialisasi guna memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh warga.
“Ketika berbicara mengenai pajak di kawasan Bontang Kuala, kami selalu berkoordinasi dan meminta dukungan dari lembaga adat. Dalam kegiatan sosialisasi, kami juga melibatkan Ketua Adat Bontang Kuala, Pak Jafar, agar komunikasi dengan masyarakat berjalan lebih efektif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah tidak hanya difokuskan di Bontang Kuala, tetapi juga di berbagai destinasi wisata dan sektor potensial lainnya di Kota Bontang. Untuk itu, pemerintah terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga adat dan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara teknis Bapenda selama ini telah aktif melakukan pendekatan, komunikasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Bontang Kuala guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
“Kami terus melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan warga Bontang Kuala. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi,” tutupnya. (Adv)
