AksaraKaltim – Kasus stunting di Kota Bontang hingga kini masih diangka 19,6 persen. Angka itu jauh dari target nasional yakni 14 persen.
Berdasarkan data yang diperolah, pada 2018 silam kasus stunting di Bontang berada diangka 33,4 persen. Pada 2019 turun menjadi 25,9 persen. Selanjutnya pada 2020 stunting di Bontang kembali berhasil ditekan menjadi 20,9 persen.
Pada 2021 kasus tengkes kembali turun menjadi 19,6 persen. Tapi, pada 2022 kembali melonjak menjadi 22,8 persen. Terakhir pada 2023 mengalami penurunan menjadi 19,6 persen.
Olehnya, Pemkot Bontang kini masih berkutat dengan pendataan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan jika mereka masih melakukan pendataan secara detail. Mulai dari tingkat kota hingga kelurahan untuk memastikan angka yang ada valid.
“Makanya kami lagi pendataan. Jangan sampai data tidak valid angkanya begitu terus. Kalau datanya real (valid), Insya Allah ada penurunan,” jelasnya.
Kata dia, pendataan akan melakukan skema by name by address untuk memudahkan Pemkot Bontang melakukan pemetaan. Sehingga bisa mendapatkan data yang sebenarnya.
Basri Rase pun optimis bisa menekan angka stunting setidaknya diangka 14 persen.
“Karena jangan sampai KTP-nya Bontang tapi orangnya tinggal di daerah lain,” ucapnya.
“Mungkin bisa di bawahnya (14 persen) setelah kami lakukan validasi data,” sambungnya.
Dari informasi yang dihimpun, berbagai upaya dilakukan Pemkot Bontang dalam menekan stunting. Mulai dari menerapkan program bapak asuh anak stunting, pemberian telor, operasi timbang, pemberian makanan tambahan dan lainnya.
Selain itu, Pemkot Bontang diketahui menganggarkan Rp62 miliar pada tahun 2022 lalu untuk mengatasi stunting. Dana itu disebar di delapan OPD untuk membiayai sejumlah kegiatan penanganan stunting.
