AksaraKaltim – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mematangkan rencana kerja sama pengelolaan air limbah domestik bersama PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI). Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keseimbangan antara potensi penerimaan retribusi dan biaya operasional pengolahan limbah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, perhitungan keekonomian perlu menjadi pertimbangan utama sebelum perjanjian kerja sama (PKS) direalisasikan. Sebab, potensi retribusi yang diperoleh harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional.
“Target penerimaan retribusi ini masih relatif minim. Jadi, biaya operasional harus kita hitung secara cermat. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan justru lebih besar dibandingkan realisasi retribusi yang kita terima,” ujarnya.
Menurut Natalia, rencana kerja sama tersebut tidak cukup hanya mempertimbangkan kesiapan teknis dan regulasi. Potensi sumber limbah lain juga perlu dipetakan agar pengelolaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Jangan hanya melihat potensi limbah dari PT KNI. Kita juga perlu memetakan sumber limbah lainnya, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kapasitas dan daya tampung pengolahan yang tersedia,” jelasnya.
Pembahasan rencana PKS tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di ruang rapat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar), Selasa (29/9/2026). Rapat dibuka langsung Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dan dihadiri Natalia Trisnawati bersama tim teknis serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pertemuan tersebut membahas berbagai kesiapan kerja sama, mulai aspek teknis, regulasi, hingga kondisi aktual di lapangan. Seluruh komponen perlu dikaji untuk memastikan skema yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Selain potensi penerimaan, kapasitas fasilitas pengolahan limbah juga menjadi perhatian. Sebab, penambahan sumber limbah harus diimbangi kemampuan infrastruktur dalam menampung dan mengolah limbah agar operasional tetap berjalan sesuai perencanaan.
Natalia menegaskan, setiap aspek perlu diperhitungkan sejak awal agar kerja sama yang dibangun tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi daerah.
“Semua harus dihitung dan dipertimbangkan sejak awal, mulai dari potensi, regulasi, kapasitas, sampai keekonomiannya. Kita ingin kerja sama ini realistis dan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.
Melalui pematangan rencana tersebut, Pemkot Bontang berharap kerja sama pengelolaan air limbah domestik dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan sekaligus membuka peluang penerimaan daerah secara berkelanjutan. (Adv)
