AksaraKaltim – Integrasi sistem digital di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terus dimatangkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat koordinasi teknis guna memastikan konektivitas antarsistem berjalan aman, andal, dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital pemerintahan, khususnya dalam integrasi sistem ATR/BPN yang membutuhkan kesiapan infrastruktur, mekanisme pertukaran data, hingga perlindungan informasi.
Pembahasan dipimpin Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati dan Kepala Diskominfo Bontang Andi Hasanuddin Akmal, didampingi jajaran tim teknis kedua organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (23/9/2026), di ruang rapat Bapenda Bontang.
Natalia menegaskan, integrasi sistem tidak boleh hanya berorientasi pada keterhubungan aplikasi. Aspek keamanan dan keberlangsungan pelayanan harus menjadi pertimbangan utama sebelum sistem diterapkan secara menyeluruh.
“Integrasi ini bukan sekadar menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya. Kami harus memastikan seluruh proses berjalan aman, infrastruktur siap, dan tidak mengganggu pelayanan yang sudah beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, kesiapan teknis menjadi fondasi penting agar integrasi dapat berjalan optimal. Karena itu, pembahasan mencakup infrastruktur jaringan dan server, penggunaan Application Programming Interface (API), pengelolaan domain maupun subdomain, serta mekanisme pertukaran data antarsistem.
“Keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi prioritas. Setiap skema koneksi harus dikaji secara cermat agar tidak membuka celah yang berpotensi mengganggu keamanan aplikasi maupun jaringan pemerintah,” tegas Natalia.
Tim teknis juga membahas sejumlah opsi penguatan koneksi, mulai dari pemanfaatan jaringan Metro, API lokal, sertifikat keamanan Secure Sockets Layer (SSL), firewall atau FortiGate, hingga mekanisme host-to-host.
Pengelolaan kredensial akses turut menjadi perhatian untuk memastikan setiap koneksi antarsistem tetap terkendali dan hanya dapat diakses sesuai kewenangan.
Natalia menyebut, seluruh pembahasan tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju peluncuran integrasi pada 24 September 2026.
“Target kami bukan hanya sukses saat peluncuran. Sistem ini harus bisa terus dikembangkan, dipelihara, dan dimanfaatkan dalam jangka panjang,” katanya.
Ia berharap sinergi Bapenda dan Diskominfo mampu menghadirkan integrasi digital yang tidak hanya mempermudah pertukaran data, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Prinsipnya, sistem harus aman, data terlindungi, dan pelayanan tetap berjalan. Jangan sampai pengembangan teknologi justru mengganggu layanan yang selama ini sudah dinikmati masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Bontang berupaya membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang semakin terhubung, dengan keamanan informasi sebagai landasan utama transformasi pelayanan publik. (Adv)
