AksaraKaltim – Rapat pembahasan usulan hak angket di DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar pada Selasa (4/5/2026) berlangsung dramatis. Suasana rapat yang semula formal berubah menjadi arena adu argumen sengit antara Syahariah Mas’ud dari Fraksi Golkar dan Akhmed Reza Pahlevi dari Fraksi Gerindra.
Ketegangan bermula saat Syahariah Mas’ud menanggapi ucapan Akhmed Reza Pahlevi.
Syahariah Mas’ud menyampaikan kekecewaannya terkait komitmen anggota dewan dalam menghadapi aksi demonstrasi aliansi masyarakat pada Selasa (4/5/2026) kemarin.
Syahariah menyinggung hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebelumnya, di mana ia menyetujui percepatan jadwal rapat hari ini atas usulan Reza Pahlevi agar persoalan hak angket tidak berlarut-larut.
Namun, Syahariah mengaku Fraksi Golkar merasa ditinggalkan, saat harus menghadapi demonstran di depan Gedung Dewan.
“Tadi sekitar jam 2 saya sudah menunggu, Kami dari Fraksi Golkar siap ke depan dan menemui masyarakat. Tapi yang sangat saya kecewa, ketika kami sudah siap di luar, semua fraksi tidak ada yang muncul kecuali Partai Golkar,” ujar Syahariah.
Ia juga mengakui sempat melontarkan pernyataan emosional di grup WhatsApp internal DPRD Kaltim karena merasa tidak ada persatuan antar-fraksi dalam menenangkan warga
“Mohon maaf kalau di grup agak sedikit kasar. Karena kalau sudah momen mendesak, saya akan berkata seperti itu,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Akhmed Reza Pahlevi melontarkan protes keras. Meski membenarkan dirinya yang meminta penjadwalan rapat, Reza menilai cara berkomunikasi Syahariah di ruang grup internal sangat tidak sopan dan terkesan menyerang personal. Reza mengungkap kalimat yang membuatnya berang di grup WhatsApp tersebut.
“Mulutmu yang besar kenapa sembunyi di dalam waktu demo, apa mau mu lah,” ujar Reza membacakan pesan Syahariah di grup WhatsApp.
“Itu (grup WA) forum kedinasan, bukan untuk merendahkan yang bersifat personal. Ini melanggar kode etik, tidak sejalan dengan komunikasi pejabat, dan melanggar UU ITE. Saya merasa keberatan atas tuduhan Bunda Syahariah,” cecar Reza dalam rapat.
Situasi yang kian memanas memaksa sejumlah anggota dewan menginterupsi dan meminta agar pertikaian pribadi tersebut diselesaikan di luar forum resmi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bahkan sempat mengatakan bakal menutup rapat karena suasana yang sudah tidak kondusif.
“Kita tutup saja rapatnya, ini (urusan) pribadi,” tegas Hasanuddin.
Meski diwarnai aksi saling serang, rapat tetap berlanjut hingga agenda penyerahan rekomendasi. Sebanyak enam fraksi resmi menyerahkan usulan hak angket kepada pimpinan DPRD, kecuali Fraksi Golkar.
“Hak angket sudah diterima, diusulkan oleh enam fraksi. Selanjutnya akan dibentuk Paripurna, namun harus melewati Banmus terlebih dahulu agar tidak cacat secara prosedural,” pungkas Hasanuddin menutup rapat.
