AksaraKaltim – Komitmen Pemerintah Kota Bontang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat kembali dibuktikan. Di tengah tantangan kondisi APBD yang diprediksi mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke depan, Pemkot Bontang bergerak cepat melakukan langkah strategis melalui efisiensi anggaran belanja internal.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penghapusan anggaran makan dan minum untuk kegiatan rapat internal di lingkungan pemerintahan, yang dimulai dari lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Bontang.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan anggaran makan-minum Setda yang mencapai Rp7,6 miliar pada tahun ini, penghematan ini dinilai mampu memberikan ruang fiskal yang lebih lega untuk dialihkan langsung ke program-program yang menyentuh masyarakat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk adaptasi dan tanggung jawab pemerintah agar program pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Biar bisa dialihkan untuk menunjang program lain, kita perlu penghematan karena kondisi APBD Bontang sedang turun. Kalau rapat internal, kami minta bisa lebih berhemat. Konsumsi tetap ada kalau menghadirkan tamu eksternal atau masyarakat,” jelas Wali Kota Neni.
Sebagai solusi kreatif dan penunjang kebijakan ini, Wali Kota Neni juga mengimbau para pejabat dan pegawainya untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah saat menghadiri rapat internal.
Kebijakan membawa bekal ini diharapkan mampu memupuk rasa kebersamaan sekaligus menjadi contoh nyata kesederhanaan pelayan publik di hadapan masyarakat. Terlebih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dipangkas.
Tetap Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
Meskipun pemangkasan anggaran dilakukan secara ketat di internal termasuk meniadakan konsumsi pada kegiatan rutin hari Senin dan Kamis. Pemkot Bontang menegaskan bahwa pelayanan dan kepedulian terhadap warga tidak akan berkurang.
Bantuan konsumsi untuk agenda-agenda yang melibatkan masyarakat luas dan tamu dari luar pemerintahan dipastikan akan tetap ada.
“Pemkot masih memberikan bantuan kepada masyarakat yang membuat agenda. Nilainya memang tidak besar, tapi sekarang masih bisa dijalankan,” pungkas Neni optimis.
Melalui efisiensi yang bijak ini, Pemerintah Kota Bontang membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk tetap menghadirkan pelayanan terbaik dan pembangunan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. (Adv)
