AksaraKaltim – Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim bertemu Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro di Mapolda Kaltim, Kamis (23/4). Pertemuan itu menjadi ruang diskusi strategis antara insan pers dan kepolisian dalam merespons dinamika informasi di era digital yang kian cepat dan kompleks.
Rombongan SPS Kaltim dipimpin langsung Ketua Ajid Kurniawan bersama jajaran pengurus. Hadir pula Ketua Panitia Pengukuhan Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029 Sugito. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas peran media dan kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi.
Momen pertemuan itu, juga sekaligus mengundang Kapolda Kaltim menjadi narasumber dalam Dialog Media yang digelar SPS Kaltim. Dialog dan pengukuhan SPS Kaltim itu rencananya akan berlangsung di Balikpapan pada 20 Mei 2026. Mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai keynote speaker.
Purbaya akan membahas terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang kini menghadapi tantangan baru di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Bagi Kaltim, kondisi itu menjadi ujian untuk memastikan kewenangan pengelolaan keuangan daerah mampu menjawab tekanan global sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
Perubahan harga komoditas, transisi energi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Kaltim yang selama ini bergantung pada sektor sumber daya alam dinilai perlu memperkuat strategi agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal.
Di sisi lain, otonomi fiskal membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih dengan posisi strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, tantangan tetap ada. Ketimpangan antara potensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, kebijakan fiskal daerah dituntut lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Dalam Dialog Media itu turut menghadirkan Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro, Dirut PT Pupuk Kaltim Gusrizal, serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wahyudi Akmaliah.
Saat diminta menjadi narasumber dialog tersebut, Endar mengaku siap. “Saya akan agendakan ke acara ini (Dialog Media). Karena memang banyak yang mesti disampaikan,” ucapnya kepada pengurus SPS Kaltim.
Di sisi lain, dia menilai paradigma kerja kepolisian saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Penegakan hukum tidak lagi cukup dilihat dari sisi tindakan terhadap objek semata, melainkan juga harus mempertimbangkan persepsi publik dan dampaknya terhadap stabilitas sosial.
“Sekarang kami tidak hanya memikirkan objeknya saja, tetapi juga persepsi publik dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sosial. Karena efeknya bisa meluas ke mana-mana,” ujar Endar.
Ia menjelaskan, langkah-langkah kepolisian yang dulu dianggap biasa, kini berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum.
“Kalau dulu memanggil orang mungkin dianggap hal biasa. Tapi sekarang, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan persepsi negatif. Karena itu, kami harus melihat juga bagaimana sosialisasinya dan bagaimana masyarakat menerimanya,” katanya.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Kehadiran media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi dan disebarkan. Jika sebelumnya informasi terbatas pada pihak-pihak tertentu, kini setiap individu memiliki ruang untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi secara luas.
“Sekarang masyarakat punya akses langsung. Dengan satu unggahan, informasi bisa menyebar cepat dan memicu reaksi berantai. Ini yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.
Kapolda mengakui, karakter masyarakat saat ini cenderung tertarik pada informasi yang sensasional dan berpotensi viral. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi kepolisian dalam menjaga citra sekaligus menjalankan tugasnya.
“Berita tentang polisi itu atensinya tinggi. Dibanding berita lain dengan kualitas yang sama, yang paling banyak dilihat biasanya berita polisi. Kami menyadari itu,” ucapnya.
Meski demikian, ia melihat kondisi tersebut dari sisi positif. Tingginya perhatian publik dinilai sebagai indikator bahwa masyarakat masih peduli terhadap institusi kepolisian.
“Artinya masyarakat masih memerhatikan polisi. Tinggal bagaimana kami mengarahkan agar perhatian itu tidak selalu ke hal-hal negatif,” tuturnya.
Endar juga menyinggung fenomena konten viral yang kini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital. Menurutnya, konten tidak lagi sekadar sarana informasi, tetapi telah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. “Konten sekarang sudah menjadi komoditas. Ada nilai ekonominya, sehingga banyak yang mengejar viral,” katanya.
Untuk merespons kondisi tersebut, Polda Kaltim memperkuat pendekatan preemtif dan edukatif kepada masyarakat. Salah satunya melalui kolaborasi dengan media, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi digital.
Ia menyambut baik gagasan edukasi publik yang menyasar generasi muda, seperti program antihoaks dan pengembangan konten kreatif yang positif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital.
“Anak-anak muda boleh membuat konten setiap hari, tetapi harus diarahkan ke hal-hal yang positif dan membangun. Itu yang perlu kita dorong bersama,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara kepolisian dan media, Endar berharap ruang digital dapat diisi dengan narasi yang lebih sehat dan konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan aktif menjaga kualitas ruang publik.
Sementara itu, Ajid Kurniawan menegaskan, kepengurusan SPS periode terbaru tidak ingin sekadar hadir secara simbolis. Sejak mulai terorganisasi lebih sistematis pada Oktober 2025, SPS didorong untuk tampil sebagai institusi yang dikenal luas melalui gagasan dan kontribusi nyata bagi publik.
Menurutnya, SPS memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait isu-isu besar yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya ketahanan energi, ketahanan pangan, serta posisi Kalimantan sebagai kawasan strategis nasional, termasuk sebagai ibu kota sementara. Karena itu, SPS merancang forum diskusi dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk mengupas tema geopolitik media.
“Tidak cukup hanya seremoni. SPS harus hadir dengan gagasan dan memberikan pemahaman kepada publik mengenai isu-isu penting,” ujarnya.
Untuk memperkuat perspektif internal, SPS Kaltim akan menggelar Dialog Media yang menghadirkan sejumlah kalangan. Forum tersebut diharapkan mampu memetakan posisi industri pers di tengah perubahan lanskap informasi yang terus berkembang.
Di sisi lain, Ajid mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan organisasi. Khususnya dalam meningkatkan kapasitas anggota. Saat ini, SPS Kaltim beranggotakan 27 media. Jumlah tersebut masih dibatasi melalui proses filterisasi ketat untuk menjaga standar organisasi.
“Tidak semua pendaftar langsung diterima. Ada standar yang harus dipenuhi agar kualitas anggota tetap terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, dalam rapat dengan SPS pusat, pihaknya menegaskan pentingnya peran SPS daerah dalam proses seleksi anggota. Hal itu dinilai krusial karena daerah lebih memahami kondisi dan karakter media setempat. Usulan tersebut, lanjutnya, telah diakomodasi dalam kebijakan organisasi.
Lebih jauh, Ajid menilai perhatian nasional bahkan global terhadap Kaltim semakin meningkat. Momentum itu dinilai sebagai peluang untuk memperkuat citra daerah sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor. “Kaltim dilihat sebagai masa depan. Banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika tersebut juga membawa tantangan. Selain dampak positif dari kebijakan pusat, terdapat pula potensi dampak sosial yang perlu diantisipasi, terutama di tengah arus informasi yang begitu cepat dan mudah memengaruhi masyarakat.
“Sisi positif dan negatif harus dilihat secara seimbang. Masyarakat perlu diperkuat agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika informasi yang berkembang,” pungkasnya.
