AksaraKaltim – Aksi balap liar yang kian marak di kawasan perkantoran pemerintahan di Bontang Lestari memicu perhatian serius dari berbagai pihak. Jajaran Satlantas Polres Bontang bahkan baru-baru ini mengamankan sedikitnya 69 unit kendaraan bermotor yang terlibat dalam aksi balapan ilegal tersebut, pada 1 Juni 2026 lalu.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menyatakan bahwa penegakan hukum saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah utama dari balap liar. Menurutnya, pemerintah daerah harus bijak melihat bahwa ada bakat dan minat anak muda di bidang balap yang perlu diwadahi secara representatif.
“Mereka butuh wadah yang representatif untuk menyalurkan hobi. Saya rasa Bontang memang butuh arena khusus yang diatur,” ujar Winardi, Kamis (4/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, penyediaan area latihan dan kompetisi resmi sangat krusial untuk menekan angka balap liar di jalanan umum. Melalui wadah resmi, standar keselamatan yang ketat seperti kewajiban penggunaan helm khusus balap, wearpack, dan standar keamanan lainnya dapat disosialisasikan dan diterapkan dengan baik.
Oleh karena itu, Winardi mendorong adanya komunikasi dan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, DPRD, kepolisian, hingga komunitas motor untuk mencari solusi bersama.
“Kalau memang ada kebutuhan tempat latihan atau kegiatan balap yang teratur, bisa dibicarakan bersama,” tuturnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa keterlibatan Satlantas Polres Bontang mutlak diperlukan dalam menentukan lokasi latihan agar tetap memenuhi aspek keamanan dan tidak mengganggu aktivitas pengendara umum.
Di sisi lain, impian para pencinta otomotif di Kota Taman untuk memiliki sirkuit permanen tampaknya harus tertunda lebih lama.
Pemkot Bontang sebenarnya sempat merencanakan pembangunan sirkuit resmi dengan memanfaatkan lahan eks terbang layang di Bontang Lestari guna menekan aksi balap liar. Namun, rencana tersebut terganjal kondisi keuangan daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal atau APBD Bontang saat ini belum memungkinkan untuk membiayai proyek fasilitas olahraga otomotif tersebut.
“Tahun ini belum bisa, tidak ada anggarannya. Anggaran kan masih terbatas, tunggu memadai dulu,” kata Neni, Selasa (2/6/2026).
Neni menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah harus menyusun skala prioritas. Saat ini, fokus utama Pemkot Bontang diarahkan pada program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.
“Fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada penanganan banjir, percepatan penurunan stunting, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan fasilitas olahraga otomotif harus menunggu kondisi fiskal daerah yang lebih stabil,” pungkasnya.
