AksaraKaltim — Penetapan wilayah Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan sebagai kawasan industri seluas 1.200 hektare harus memiliki regulasi yang jelas dan detail dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW.
Setidaknya, harus ada aturan yang menegaskan batasan antara area korporasi dengan permukiman masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Kawasan industri di Bontang Lestari dengan luasan 1.200 hektare wajib dibuatkan payung hukumnya secara jelas dan terperinci. Misalkan, jarak minimal antara permukiman warga dengan wilayah perusahaan diatur sesuai regulasi yang berlaku, yakni minimal 2 kilometer (Km).
Merujuk berbagai sumber, jarak minimal antara rumah warga dengan perusahaan atau pabrik adalah 2 km. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri
“Karena kalau tidak dibuatkan aturan di daerah untuk mengatur jarak antara perusahaan dan permukiman, saya jamin masyarakat akan melakukan protes nantinya,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan dalam pembahasan Raperda RTRW belum lama ini.
Ubayya juga mengingatkan rekan-rekannya di DPRD Bontang yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda RTRW untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan saat rapat pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, informasi itu harus dibarengi dengan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud oleh Tim Raperda Pemkot Bontang.
“Bukan saya tidak percaya dengan pemerintah, tapi sebagai mantan jurnalis, saya diajarkan untuk selalu cek dan recheck,” paparnya.
“Teman-teman Pansus (DPRD Bontang) juga harus melihat langsung ke lapangan. Jangan sampai ke depan malah menimbulkan persoalan baru setelah raperda ini disahkan,” sambungnya.
Untuk diketahui, wilayah Bontang Lestari sejak tahun 2024 lalu telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Tercatat ada 18 kategori peluang usaha yang dibuka di lokasi tersebut. (Adv)
