AksaraKaltim – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menangani persoalan infrastruktur di Gang Nusantara, RT 01, Kampung Timur, Kelurahan Kanaan, Bontang Barat.
Bonnie menyoroti pos anggaran BTT Bontang yang mencapai Rp6 miliar, namun kerap kali berakhir menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) karena minimnya realisasi.
Menurutnya, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pembuatan siring sungai guna mengantisipasi ancaman longsor di wilayah tersebut.
“Jangan sampai anggaran ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Harapan kami, BTT ini bisa menyentuh kebutuhan mendesak warga Bontang, khususnya di Gang Nusantara saat ini,” ujar Bonnie.
Ia menambahkan, formulasinya bisa dirumuskan bersama antara legislatif dan eksekutif guna mencari jalan keluar yang tepat, selama penggunaan anggaran tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam regulasi.
Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga, Pasal 5 menjelaskan bahwa BTT dapat dikucurkan untuk tiga kriteria utama: keadaan darurat, keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Lebih lanjut, Pasal 6 pergub tersebut merinci bahwa keadaan darurat yang dimaksud meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, hingga kejadian luar biasa (KLB).
Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Usman menyatakan mendukung usulan dari Bonnie Sukardi. Namun dengan satu catatan, Pemkot Bontang haru mengeluarkan Perwali.
“Saya siap eksekusi dan tanda tangan menyatakan masuk bencana asal ada Perwali,” paparnya.
Kondisi pemukiman warga di Gang Nusantara sendiri belakangan kembali menjadi Untuk diketahui, sorotan tajam jajaran DPRD Bontang. Akibat tidak adanya saluran drainase yang memadai, wilayah ini mengalami dampak serius setiap kali hujan deras turun.
Persoalan aliran air yang tidak teratur terus menggerus lahan pemukiman warga dan memicu kerawanan longsor yang mengancam keselamatan penduduk. Demi mempercepat penanganan, warga setempat bahkan menyatakan siap menghibahkan lahan mereka secara sukarela agar pemerintah bisa segera membangun parit permanen. (Adv)
