AksaraKaltim – Wacana revisi Perda Miras di Bontang mencuat. Ditambah baru-baru ini sejumlah THM di Bontang bersurat resmi ke DPRD meminta dilegalkan.
Tak ayal hal ini membuat Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam kaget.
Andi Faiz-sapaannya, menegaskan munculnya aspirasi terkait legalisasi THM dan peredaran minuman keras (Miras) di Bontang tidak diketahui dari mana usulnya.
Menurutnya, tidak boleh hanya silau dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun abai terhadap masa depan generasi muda.
Andi Faiz menekankan, berpihak pada dampak sosial dan fungsi sosial. Ia mengingatkan bahwa melegalkan sesuatu yang memiliki dampak negatif tinggi seperti miras dapat memicu riak di tengah masyarakat.
“Konteksnya sekarang tidak hanya bicara soal PAD, tapi bagaimana mencetak generasi Bontang yang tangguh. Jangan sampai permohonan (legalisasi) ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Perda tentang Miras, masih sangat efektif dalam memberikan proteksi kepada warga.
Ia menegaskan tidak ada urgensi bagi pemerintah maupun legislatif untuk melakukan revisi demi memuluskan izin peredaran miras secara luas.
Dia juga membantah, hingga saat ini, tidak ada usulan revisi Perda Miras dari pihak pemkot.
Sejauh ini, hanya ada satu hotel di Bontang yang memiliki izin resmi untuk penjualan miras.
Selama tidak ada perubahan regulasi, maka aktivitas di luar ketentuan tersebut tetap dianggap tidak berizin.
Soal adanya warung menjual miras secara sembunyi-sembunyi, Andi Faiz mengakui hal itu terjadi karena keterbatasan pengawasan. Namun, hal itu bukan justru menjadi alasan terjadinya legalisasi.
“Terlepas ada toko atau warung yang jual miras, artinya kita memang tidak bisa mengawasi seluruhnya secara sempurna. Justru karena itu, aturannya jangan dilonggarkan. Dampak negatifnya harus dipikirkan matang-matang,” tambahnya.
Andi Faiz berharap masyarakat dan pemerintah tetap solid dalam menjaga nilai-nilai sosial di Bontang dan tidak tergiur dengan keuntungan ekonomi jangka pendek yang dapat merusak tatanan moral dan keamanan kota. (Adv)
