AksaraKaltim – Kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif. Realisasi pendapatan daerah Kota Taman berhasil menyentuh angka Rp2,84 triliun lebih, atau setara dengan 98,49 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,89 triliun lebih.
Keberhasilan pengelolaan fiskal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Paripurna, Senin (15/6/2026).
“Secara akumulatif, capaian pendapatan daerah Kota Bontang sepanjang 2025 berada di kisaran 98 persen dari target. Ini merupakan buah dari kerja keras bersama dalam mengoptimalkan setiap potensi sumber penerimaan yang ada,” ujar Neni Moerniaeni di hadapan jajaran legislatif.
Wali Kota Neni merincikan, pilar pendapatan daerah Kota Bontang ditopang oleh tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menariknya, sektor PAD sukses menjadi komponen yang berhasil melampaui target yang dibebankan. Sektor ini mencatatkan realisasi hingga Rp400,47 miliar lebih dari target awal yang dipatok sebesar Rp384,83 miliar lebih.
“Capaian sumber penerimaan PAD kita mampu melampaui ekspektasi. Ini membuktikan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah berjalan dengan optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk sektor pendapatan transfer masih memegang porsi terbesar sebagai penyumbang kantong penerimaan daerah Kota Bontang. Dari target jumbo sebesar Rp2,47 triliun lebih, Pemkot Bontang berhasil membukukan realisasi yang cukup tinggi yakni mencapai Rp2,42 triliun lebih hingga akhir tahun anggaran.
Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat menyumbang realisasi sebesar Rp24,02 miliar lebih dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp28,08 miliar lebih.
Melalui capaian ini, Pemkot Bontang berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa serapan pendapatan tersebut dikembalikan secara maksimal dalam bentuk program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. (Adv)
