AksaraKaltim – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang mulai mempersiapkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 sebagai langkah evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga.
Persiapan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi internal yang berlangsung pada Selasa (12/5/2026) lalu, di lingkungan kantor DPK Bontang. Seluruh bidang dilibatkan untuk menyusun indikator survei yang dinilai mampu menggambarkan kondisi layanan secara objektif.
Kepala DPK Kota Bontang, Retno Febriaryanti mengatakan, Melalui SKM ini pihaknya ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan yang tersedia, mulai dari layanan perpustakaan digital, fasilitas baca, pelayanan arsip, hingga kenyamanan sarana umum yang disediakan.
“Penyusunan instrumen survei dilakukan secara detail agar hasil yang diperoleh nantinya benar-benar dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan peningkatan layanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Retno menegaskan, survei juga diharapkan mampu menjadi media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan secara terbuka terkait pelayanan yang mereka rasakan. Sebab, masyarakat merupakan tolok ukur utama keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah.
“Masyarakat adalah penilai utama dari apa yang kami kerjakan. Melalui persiapan SKM 2026 yang matang ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga Bontang untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif. Hasil survei ini nantinya akan langsung kami jadikan dasar pembenahan layanan,” kata Retno.
Adapun hasil survei nantinya tidak hanya dijadikan laporan administratif semata, tetapi benar-benar dianalisis untuk melihat titik lemah pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi menjadi sangat penting agar program yang dijalankan pemerintah tetap relevan.
“Kita berharap pelaksanaan SKM Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan humanis,” tutupnya.
