AksaraKaltim – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program kerakyatan di sektor pendidikan. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah program unggulan Kartu Bontang Pintar, yang dipastikan tetap menjadi prioritas utama meski saat ini harus mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan.
Kepala Disdikbud Kota Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa kebijakan penundaan sementara ini merupakan langkah realistis dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.
Langkah Strategis di Tengah Keterbatasan
Abdu Safa Muha menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah pembatalan. Sebaliknya, Disdikbud sedang berupaya keras mencari celah agar program ini tetap bisa berjalan melalui skema anggaran yang lebih memungkinkan.
“Kartu Bontang Pintar itu memang salah satu program unggulan kami. Saat ini kita memang terkendala kondisi fiskal, namun bukan berarti program ini dihapus. Kami tetap berkomitmen penuh untuk merealisasikannya,” ujar Abdu Safa Muha, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah saat ini tengah menyusun strategi agar program tersebut dapat diupayakan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Langkah ini diambil guna memastikan program berjalan dengan pondasi keuangan yang lebih stabil dan tidak membebani pos anggaran esensial lainnya.
Fokus pada Kesejahteraan Siswa
Disdikbud menyadari sepenuhnya bahwa Kartu Bontang Pintar memiliki peran krusial sebagai jaring pengaman sosial di dunia pendidikan. Program ini dirancang untuk meringankan beban orang tua siswa, terutama dalam pengadaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan penunjang belajar lainnya.
Optimisme di Masa Mendatang
Situasi pemangkasan dana transfer pusat memang memaksa pemerintah daerah melakukan prioritisasi program secara selektif. Namun, Abdu Safa Muha menekankan bahwa sektor pendidikan tidak akan dikesampingkan. Penjadwalan ulang ini justru bertujuan agar saat diluncurkan nanti, program dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa hambatan teknis.
Pihak Disdikbud berharap kondisi keuangan daerah segera membaik seiring dengan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah kota.
“Kami ingin manfaat program ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat secara luas. Begitu kondisi fiskal membaik, kami akan langsung tancap gas,” pungkasnya dengan nada optimis. (Adv)
