AksaraKaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berniat menjual 1.157,51 ton karbon yang berasal dari ekosistem padang lamun di sejumlah lokasi di pesisir provinsi tersebut kepada Bank Dunia.
“Kami mau ‘jualan karbon laut’ ke Bank Dunia, karena kami sudah riset dan menghitung kekayaan laut dari padang lamun. Prioritasnya adalah ‘blue economy’,” ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kaltim Fitriansyah di Samarinda, Senin seperti diberitakan Antara.
Ia mengatakan berdasarkan hasil penelitian Brida Kaltim yang bekerja sama dengan Universitas Mulawarman sejak 2024 hingga 2026, ekosistem padang lamun di sejumlah lokasi di Kaltim menyimpan 1.157,51 ton karbon. Jumlah tersebut berpotensi menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp5,78 miliar dalam perdagangan karbon, yang didapat dari konversi harga perdagangan karbon yang saat ini mencapai Rp5 juta per ton.
Hasil penelitian mengungkap bahwa sedimen laut merupakan gudang karbon utama ekosistem lamun. Di Pulau Miang Kecil, Kabupaten Kutai Timur misalnya, tercatat simpanan karbon sedimen tertinggi sebesar 383,78 ton karbon per hektare.
Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 381,13 ton karbon per hektare. Sementara stok karbon pada tegakan tanaman tertinggi tercatat di Pulau Malahing, Bontang sebesar 4,19 ton karbon per hektare.
Secara keseluruhan, berdasarkan riset, ia mengatakan Kaltim memiliki 7.225,6 hektare padang lamun yang tersebar di Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Bahkan, dari 13 jenis lamun di Indonesia, 10 jenis ditemukan di perairan Kaltim.
Temuan itu menjadi salah satu bukti bahwa hasil riset dapat berdampak luas, sejalan dengan empat misi utama Brida Kaltim, yakni memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi dasar kebijakan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat ini, skema perdagangan karbon biru juga mendapatkan dukungan pendanaan dari Dana Transisi Energi dan Kehutanan (FCPF), membuka peluang besar bagi Kaltim untuk mewujudkan potensi ekonomi biru berkelanjutan,” katanya.
Pemprov Kaltim, menurut Fitriansyah, kini pun memproyeksikan langkah strategis jangka panjang agar kekayaan alam tersebut dapat bernilai ekonomi nyata bagi masyarakat, karena riset yang dilakukan selain berdampak jangka pendek diharapkan juga berdampak untuk langkah hingga 10 tahun ke depan.
