AksaraKaltim – Data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Bontang sepanjang Januari hingga Oktober 2026 menunjukkan perbedaan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Disdamkartan mencatat 108 kasus kebakaran lahan selama 10 bulan terakhir. Sementara itu, BPBD melaporkan 72 kejadian dalam periode yang sama. Terdapat selisih 36 kasus antara data kedua instansi tersebut.
Perbedaan juga ditemukan pada luas lahan yang terbakar. Berdasarkan data Disdamkartan, kebakaran telah menghanguskan 122,07 hektare lahan. Sedangkan BPBD mencatat 120,18 hektare, atau selisih 1,89 hektare.
Kepala BPBD Bontang, Usman, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid Darlog), Ismail, mengatakan Kecamatan Bontang Selatan menjadi wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi, yakni mencapai 43 kasus.
“Data karhutla selama 10 bulan terakhir dari kami saat ini total 72 kejadian dan luasan lahan yang terbakar mencapai 120,18 hektare,” ucap Ismail, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, karhutla diduga dipicu sejumlah faktor, mulai dari cuaca kemarau, fenomena El Nino, hingga kemungkinan adanya unsur kesengajaan dari pemilik lahan.
Dugaan kesengajaan tersebut muncul karena kebakaran berulang kali terjadi di lokasi yang hampir sama, terutama menjelang malam hari. Namun, hingga kini belum ada terduga pelaku yang tertangkap tangan.
“Kami dilaporkan dan turun ke lapangan saat apinya sudah menyala, jadi tidak menemukan terduganya dan tugas kami pun cuma memadamkan saja agar tidak bertambah luas,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, menyampaikan bahwa jumlah kebakaran lahan yang ditangani pihaknya sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 108 kasus.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan catatan BPBD, baik dari sisi kejadian maupun luas lahan yang terbakar.
“Data dari kami dalam 10 bulan terakhir damkar telah menangani 108 kasus dan luasan mencapai 122,07 hektare,” ucap Amiluddin.
Diketahui, Pemkot Bontang sebelumnya telah mendirikan posko bersama penanganan karhutla di Kelurahan Bontang Lestari.
Posko yang beroperasi sejak 31 Agustus hingga 2 Oktober 2026 itu melibatkan BPBD, Disdamkartan, TNI, dan Polri untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan kebakaran.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, operasional posko terpusat akhirnya dihentikan dan seluruh personel dikembalikan ke instansi masing-masing. Meski demikian, kegiatan pemantauan dan pencegahan karhutla tetap dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
